Karimun, Radarhukum.id – Sejumlah warga mengaku merasa ditipu oleh Zulkifli Kepala Desa (Kades) Sanglar, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, setelah diminta mengumpulkan uang dengan dalih pembentukan kelompok nelayan dan dijanjikan bantuan alat tangkap dari pemerintah provinsi. Setelah uang diserahkan, namun bantuan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi hingga kini.
Informasi yang diperoleh media ini, beberapa warga tergiur dengan iming-iming tersebut tanpa berpikir panjang. Mereka diminta membayar sebesar Rp140.000 per orang sebagai syarat pembentukan kelompok.
Seorang narasumber yang minta namanya dirahasiakan dari RT 02, Dusun I Desa Sanglar, membenarkan kejadian tersebut. “Benar, kami mengumpulkan uang sebesar Rp140.000 dari tiga kelompok dengan total Rp5.040.000,” ujarnya.
Dalam pertemuan antara warga dan awak media pada Rabu (18/2/2025) terungkap, beberapa warga menyampaikan keluhan terkait sikap kades mereka. “Namun, apalah daya kami? Kami berharap wartawan bisa membantu kami,” ujar salah satu warga.
Salah satu korban, M, turut menyampaikan kesaksiannya. “Agak lain Pak Kades ini. Bukankah dia yang menerima amplop uang itu di salah satu kedai kopi di Moro? Saat itu, dia bersama Amin dari Batam yang akan membantu kami mendapatkan bantuan nelayan,” ungkapnya.
Beberapa warga meyakini dugaan penipuan ini telah direncanakan dengan matang. “Jika kami ingat-ingat kejadiannya, sepertinya sudah tersusun rapi,” tambah seorang warga.
“Kami sudah gerah melihat sikap Kades kami. Jika tidak ada itikad baik, kami akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” tegasnya.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kades Zulkifli, alih-alih mendapat jawaban yang jelas, justru pihaknya merespon dengan emosi.
“Saya tidak ada terima uang warga, Pak Wartawan. Kamu jangan macam-macam,” ucap Zulkifli melalui telepon, dengan ucapan lainnya yang terkesan arogan.
Ini bukan kali pertama Kades Zulkifli bersikap demikian saat dimintai klarifikasi. Sebelumnya, saat dikonfirmasi soal bantuan warga terkena musibah, Zulkifli juga meradang. Padahal, sebagai pejabat publik yang digaji dengan uang rakyat, dia seharusnya bisa menempatkan diri, bukan malah menonjolkan arogansi.
Discussion about this post