Batam, Radarhukum.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Rabu (26/3/2025). Tema Musrenbang RKPD Kota Batam 2026 yakni Pemantapan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
Dengan tema itu, terdapat lima prioritas pembangunan yakni peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, kemudian, pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, terakhir mendorong peningkatan daya saing daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyelaraskan rencana kerja perangkat daerahnya dengan program prioritas juga visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.
“Selain itu juga, perlu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsolidasi dengan lintas perangkat daerah di Provinsi Kepri dan dengan kementerian/lembaga terkait. Tentunya dengan tetap mempedomani semangat efisiensi sesuai amanat dari instruksi Presiden RI no 1 tahun 2025,” ujarnya.
Ditambahkannya, bagi OPD penghasil agar dapat melakukan optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kerjasama dengan BP Batam dan pihak lainnya.
“Kemudian, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di Kota Batam dengan bersinergi bersama antara Pemko Batam, BP Batam, dunia usaha, akademisi, dan stakeholder terkait lainnya,” katanya.
Untuk diketahui, visi misi Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra yakni Batam Kota Madani yang Inovatif, Berkelanjutan dan Berbudaya sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan di Asia Tenggara.
Dalam mewujudkan itu, terdapat 15 program prioritas yakni optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih, optimalisasi penanganan banjir, pengobatan gratis masyarakat ber-KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Selain itu, pinjaman modal tanpa bunga maksimal Rp20 juta untuk UMKM, seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP, bantuan lansia, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif,” katanya.
Kemudian, beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu, penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan
pembangunan LRT), percepatan pembangunan jalan lingkar, penyediaan pusat seni budaya panguyuban se-Kota Batam.
“Selanjutnya, pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok, pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, peningkatan investasi dan destinasi MICE,” papar Amsakar.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Candra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam, sejumlah pejabat Pemko dan BP Batam, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wawako Batam Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan RKPD pertama di kepemerintahan Amsakar-Li Claudia.
“Kami ingin meletakkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat banyak yang selaras keasrian lingkungan dan beriringan dengan program pemerintah pusat,” tegas Li Claudia.
Pihaknya juga mengundang para pelaku usaha di Batam ikut berperan dalam menunjang pembangunan di Batam. Untuk itu, pihaknya meminta semua pihak berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Pagu anggaran yang ada tidak seutuhnya untuk pembangunan infrastruktur. Sebagian untuk pendidikan, sosial, hingga gaji pegawai. Untuk itu, butuh dukungan dari semua pihak termasuk para pengusaha, kami ingin menjadikan kota ini ramah dan menjadi tempat berinvestasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, Dahlina Nopilawati, menyampaikan bahwa Musrembang RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Musrenbang ini dilaksanakan sebagai wadah bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program pembangunan, yang nantinya akan menjadi penyempurnaan rancangan akhir RKPD,” sebutnya.
Ia menambahkan, melalui Musrenbang tingkat kota, diharapkan terjadi si̇nergi antara hasil musrenbang di tingkat kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta prioritas pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini sebagai forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Batam tahun 2026,” ujarnya.
Melalui musrenbang ini, lanjut Dahlina, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up) dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, efektif, dan efisien.
“Untuk total usulan yang disaring melalui musrenabang kelurahan hingga kecamatan ada 2.105 usulan, selain itu terdapat 1.554 pokok-pokok pikiran DPRD Batam,” katanya. (Diskominfo)
Discussion about this post