Hari ini, 31 Agustus 2025, kita menyaksikan kursi parlemen kehilangan beberapa penghuninya. PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, Nasdem mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara Golkar mencabut mandat Adies Kadir, bahkan meski ia duduk di kursi Wakil Ketua DPR RI. Semua itu berlaku efektif besok, 1 September.
Di balik keputusan itu ada kemarahan rakyat yang tak bisa lagi ditahan. Isu tunjangan besar bagi anggota dewan dianggap melukai hati masyarakat. Bagaimana tidak, ketika rakyat masih berjibaku dengan harga sembako dan biaya hidup yang mencekik, para wakilnya malah sibuk membicarakan fasilitas. Demonstrasi besar yang pecah dan berakhir ricuh adalah bahasa keras dari rakyat yang sudah lama kecewa.
Menurut saya, penonaktifan itu bukan sekadar hukuman, melainkan pengakuan bahwa ada yang keliru dalam cara partai mendidik dan menjaga kadernya. Jabatan mestinya amanah, bukan tiket untuk menikmati kemewahan. Rakyat menitipkan suara, tapi suara itu sering berganti jadi keinginan pribadi. Di situlah letak keretakan antara rakyat dan dewan.
Partai politik boleh saja bangga dengan langkah cepatnya hari ini. Tapi kalau pembenahan hanya berhenti di situ, percuma saja. Yang lebih penting adalah mengubah kultur: kader harus diajari mendengar sebelum bicara, merasakan penderitaan rakyat sebelum menuntut fasilitas. Tanpa itu, keputusan mencopot kader hanya jadi kosmetik politik semata.
Akhirnya, kita semua perlu belajar dari peristiwa ini. Demokrasi bukanlah panggung elite, melainkan milik rakyat yang menitipkan harapan. Kalau kursi itu tidak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat, maka suatu saat rakyat akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, partai dan dewan harus rela menerima: bahwa kepercayaan yang hilang jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang jabatan yang dicopot (***)
Discussion about this post