Batam, Radarhukum.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Batam didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyambut baik langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan pengawasan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal, sehingga potensi risiko dapat dimitigasi lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam saat ini tengah melakukan transformasi arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak difokuskan pada infrastruktur, kini kebijakan mulai diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM. Karena itu, kami meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, hingga cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah mencapai 98,12 persen,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup belasan ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan, langkah tersebut diambil untuk memastikan masyarakat Batam memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.
Terkait program strategis nasional, ia menyampaikan bahwa Batam telah menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan agenda prioritas nasional. Hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko, kita justru dapat mengendalikannya,” ujar Mudzakir.
Ia menambahkan, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam, yaitu pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Menurutnya, tim BPKP akan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penjabaran program dan anggaran di setiap OPD guna memastikan setiap alokasi APBD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya,” tutup Mudzakir. (AN)
Discussion about this post