Toba, radarhukum.id – Kondisi infrastruktur jalan di kawasan hutan Sitangkereng, Desa Sibide, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kini dalam keadaan memprihatinkan dan tidak layak dilalui.
Situasi ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dari tujuh desa di kawasan Dolok Surungan.
Berdasarkan rilis yang diterima oleh kru media pada Minggu (01/09/2024), jalan sepanjang hampir 5 km di tengah hutan Sitangkereng ini telah mengalami kerusakan berat dan tampaknya dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba, sehingga kini tidak dapat dilalui, terutama oleh kendaraan roda empat.
Menarik Dibaca
Pada era kepemimpinan Bupati Tobasa saat itu, Ir. Darwin Siagian, bersama Wakil Bupati Ir. Hulman Sitorus (periode 2014-2019), status infrastruktur jalan Sitangkereng dari Kecamatan Silaen hingga Desa Lumbangaol telah ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Namun, hingga akhir masa jabatan Ir. Darwin Siagian, pembangunan jalan baru terealisasi hingga Desa Sitorang dan Kampung Sitonggitongi dengan aspal hotmix.
Sayangnya, ruas jalan dari Sitonggitongi hingga Tornaganjang, perbatasan Desa Sibide dengan Desa Lumbangaol, sepanjang 5 km masih terlantar dan dibiarkan rusak, terkikis oleh air hujan deras hingga saat ini.
Kondisi jalan yang sangat tidak layak ini terus menjadi sorotan dan disuarakan oleh Forum Masyarakat Dolok Surungan (Forma-Dos) yang dipimpin oleh Dr. Jasa Silaen.
“Upaya mandiri seperti gotong royong warga Desa Sitonggitongi bersama penduduk Desa Lumbangaol, Desa Lumbanlintong, Desa Panamparan, dan Desa Pararungan yang menggunakan akses jalan di Sitangkereng sudah sering dilakukan,” ujar Dr. Jasa Silaen.
Namun, karena perbaikan tersebut belum bersifat permanen dengan aspal atau beton, upaya gotong royong ini tidak bertahan lama dan kembali rusak, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.
Menurut Dr. Jasa Silaen, penderitaan dan kesulitan masyarakat di kawasan Dolok Surungan ini sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga 79 tahun setelah Indonesia merdeka.
Kondisi ini disaksikan langsung oleh saksi hidup, mantan Bupati Ir. Darwin Siagian, yang merupakan putra asli daerah Siriaria, Desa Sibide Barat.
Dalam rilis tersebut juga disebutkan, pengalaman pribadi Ir. Darwin Siagian saat remaja yang harus berjalan kaki sepanjang 20 km dari Kampung Siriaria ke Pasar/Onan Tornaganjang, melalui jalan setapak di tengah hutan Sitangkereng, menjadi motivasi baginya untuk memperjuangkan peningkatan status jalan di kampung halamannya menjadi jalan kabupaten saat ia menjabat sebagai Bupati Tobasa, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Tobasa.
“Ironisnya, warisan kinerja mantan Bupati Ir. Darwin Siagian ini tidak dilanjutkan oleh penerusnya, Bupati Poltak Sitorus, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Dolok Surungan,” ungkap Ketua Forma-Dos.
Dalam konteks ini, peningkatan status jalan sepanjang 70 km lebih tersebut harus dibenahi secara bertahap oleh Bupati Poltak Sitorus.
Senada dengan hal itu, Maruli Siahaan, seorang warga setempat yang juga tergabung dalam Forma-Dos, menyatakan bahwa kondisi jalan yang diduga sengaja ditelantarkan oleh Pemkab Toba tergambar secara nyata, meskipun masih terdapat dana anggaran sekitar Rp. 84 miliar di kas Pemkab Toba.
“Ada dana anggaran sebesar Rp. 84 miliar di Pemkab Toba, namun tidak ada satu persen pun yang dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah ini,” tegasnya.
Maruli Siahaan menambahkan bahwa penderitaan yang dialami penduduk pengguna jalan hutan Sitangkereng sudah tidak dapat ditutupi lagi dengan alasan klasik bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Toba sangat terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, mengingat anggaran yang diperlukan untuk perbaikan infrastruktur jalan dari Sitonggitongi hingga Kota Parsoburan sepanjang sekitar 40 km tergolong kecil.
“Kesabaran warga masyarakat di tujuh desa tersebut tentu ada batasnya. Bukan mustahil, jika sudah tiba saatnya, warga masyarakat di kawasan Dolok Surungan yang bermukim di daerah perbukitan dengan segala penderitaannya akan turun gunung dan melakukan demo besar-besaran ke kantor DPRD dan kantor Bupati Toba untuk menuntut keadilan, khususnya perbaikan infrastruktur jalan di Sitangkereng agar lebih memadai,” ujar Maruli Siahaan.
Dalam narasinya sesuai dengan rilis yang diterima kru media ini, Maruli Siahaan mempertanyakan apakah penduduk kawasan Dolok Surungan dan sekitarnya harus melakukan demo besar-besaran terlebih dahulu agar ada perbaikan infrastruktur jalan di Sitangkereng.
Ia berharap, mewakili warga masyarakat sekaligus organisasi Forma-Dos, agar Ketua DPRD Toba Effendi Napitupulu dan Bupati Poltak Sitorus segera menanggapi penderitaan penduduk di kawasan Dolok Surungan sebelum masa jabatan mereka berakhir.
Sementara itu, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Toba yang dimintai pendapatnya melalui pesan WhatsApp terkait jalan kabupaten yang rusak parah ini, hingga rilis ini diterbitkan, belum memberikan tanggapan.
Discussion about this post