Batam, Radarhukum.id – Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penataan kewenangan kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sekaligus pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto hadir dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, pada Kamis, (19/9), bertempat di Ruang Rapat Marketing Centre BP Batam.
Deputi Bidang Perekonomian Setkab, Satya Bhakti Parikesit, menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat antara para pemangku kepentingan di pelabuhan Batam untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan di wilayah kerja KPBPB Batam.
“Kami ingin memastikan penataan sistem operasional di Pelabuhan Batam berjalan dengan baik antar stakeholder, sehingga pengelolaan pelabuhan bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Satya Bhakti Parikesit, dalam sambutannya.
Menarik Dibaca
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menegaskan bahwa BP Batam akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat guna pengelolaan kepelabuhanan di wilayah kerja BP Batam yang lebih baik lagi. Terlebih BP Batam baru saja melakukan transformasi pengelolaan Terminal Umum Batu Ampar yang diharapkan mampu berkembang menjadi salah satu Terminal Peti Kemas berstandar Internasional dengan peningkatan efisiensi operasional serta layanan.
“BP Batam memiliki peran sebagai pendongkrak investasi dengan kewenangan yang diberikan untuk mengelola dan mengembangkan Kota Batam termasuk di sektor kepelabuhanan, sehingga diharapkan dengan penataan kewenangan kepelabuhanan di KPBPB Batam semakin membawa angin segar bagi peningkatan realisasi investasi Kota Batam,” seru Purwiyanto.
Selain pembahasan terkait kebijakan, pertemuan ini juga dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung progres penataan kewenangan kepelabuhanan dan ekosistem logistik di Pelabuhan Batam. Rapat koordinasi dan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana.
Hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Perhubungan Laut, para Anggota Bidang BP Batam, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Direktur Utama PT Persero Batam, serta delegasi dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Discussion about this post