Batam, Radarhukum.id – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi atas Ranperda Perubahan APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, Rabu (17/07/2024). Pandangan politik fraksi disampaikan menanggapi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diajukan Pemko Batam dalam rapat paripurna sebelumnya.
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD, Ahmad Surya, didampingi Wakil Ketua I, Muhammad Kamaludin, dan Wakil Ketua II, Muhammad Yunus Muda. Dari pihak Pemko Batam hadir Sekdako Jefridin Hamid mewakili Wali Kota Muhammad Rudi.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan setuju Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pembahasan di DPRD Kota Batam. Hampir semua fraksi menyampaikan sejumlah catatan.
Menarik Dibaca
Juru bicara Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (FPKB), Aman, SPd, mengapresiasi Pemko Batam yang mampu meningkatkan proyeksi APBD-P. Dia menegaskan agar Pemko mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang belum maksimal, seperti pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan dengan mendorong pemilik kendaraan membeli stiker parkir tahunan.
“Dengan peningkatan belanja di APBD ini, kita harapkan juga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka saat ini. Kami menyatakan setuju pembahasan RAPBD Perubahan ini dilanjutkan ke tahap berikutnya,” tegas Aman.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Demokrat-PSI melalui Ketuanya, Muhammad Yunus, SPi. Dia mencatat persoalan pengelolaan sampah yang memprihatinkan.
“Kita berharap persoalan sampah ini mendapat perhatian besar, termasuk dalam penambahan pengadaan kendaraan pengangkutan sampah,” ungkap Yunus.
Beberapa fraksi lainnya, seperti F-PDIP dan F-Hanura, menyerahkan pandangan fraksinya secara tertulis. Demikian juga F-PKS dan F-PAN yang mengantar pandangan tertulisnya dengan pantun.
Usai pandangan fraksi-fraksi, Pimpinan Rapat Ahmad Surya menyatakan bahwa pihaknya menunggu tanggapan Wali Kota Batam yang akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (18/07/2024). Setelah jawaban dari Wali Kota, Ranperda tersebut akan langsung dibahas di komisi-komisi yang ada di DPRD.**
Discussion about this post