Radarhukum.id – 1 Mei diperingati masyarakat dunia sebagai hari buruh internasional (may day), sejarah mencatatkan kaum buruh memberikan sumbangsih kepada perlindungan beragam hak para pekerja, seperti hak atas cuti tahunan, batasan jam kerja yang manusiawi dan berbagai hak lainnya.
Bagi Indonesia dalam catatan arsip nasional, kaum buruh ikut memberikan sumbangsih tidak hanya terbata menyuarakan hak para pekerja, tetapi ikut menumbuhkan kembangkan kesadaran kebangsaan dan memobilisasi para pekerja untuk berjuang memerdekakan Hindia Belanda (Indonesia dahulu kala) dari kolonialisme.
Salah satu tokoh nasional yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dan dijadikan panutan bagi kelompok pekerja adalah Maria Ulfa Santoso. Perempuan kelahiran, Kota Serang 18 Agustus 1911 itu, adalah penggagas aturan hukum nasional yang memberikan jaminan hak-hak buruh dan pemerkarsa departemen perburuhan, yang saat ini dikenal sebagai Kementerian Tenaga Kerja Indonesia.
Lahir dari kalangan bangsawan Sunda, ayahnya bernama RAA Mohammad Achmad sempat dipercaya pemerintah kolonial memimpin Kabupaten Kuningan. Kejeniusan Maria Ulfa, membawa dirinya menempuh pendidikan tinggi hukum, di Universitas Leiden Belanda.
Saat mempuh studi di Belanda, Maria Ulfa berteman dekat dengan Sutan Sjahrir (kelak Perdana Menteri RI pertama). Maria Ulfa diajak Sjahrir mendengarkan ceramah politik dan turut terlibat sebagai peserta liga anti kolonialisme dunia.
Dirinya juga aktif dalam perhimpunan mahasiswi Leiden dan bertemu dengan tokoh nasional lainnya seperti H. Agus Salim (kelak Menlu RI) dan Mohammad Hatta (kelak Wapres RI). Pertemuannya dengan para tokoh bangsa, membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia, perjuangan kaum buruh dan koperasi.
Pada 1933, dirinya wisuda dari pendidikan hukum di negeri kincir angin tersebut dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (MR). Maria Ulfa tercatat sebagai perempuan bumiputera pertama yang memperoleh gelar Meester in de Rechten.
Setelah lulus dari pendidikan hukum di Leiden, Maria Ulfa sempat menjadi pekerja di biro hukum dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Cirebon dan selanjutnya pada 1943, menjadi pengajar di sekolah milik organisasi Muhammadiyah, Jakarta.
Selanjutnya, dipekerjakan sebagai pegawai Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri, era kolonialisme Jepang. Dirinya juga terlibat dalam penyusunan dasar negara Indonesia, bersama dengan Soekarno (kelak Presiden RI Pertama), Kusumah Atmadja (kelak Ketua MA RI Pertama) dan berbagai tokoh lainnya menjadi anggota BPUPKI.
Setelah Indonesia merdeka, dia menduduki beragam jabatan penting, antara lain Sekretaris Perdana Menteri, Menteri Sosial Pertama, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua delegasi perundingan Linggarjati, antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
Selanjutnya, terlibat dalam pendirian kantor urusan perburuhan, yang kemudian saat ini menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan diundangkannya UU Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948).
Dalam undang-undang tersebut, telah mengatur larangan mempekerjakan anak, jam kerja bagi buruh, peringatan 1 Mei sebagai hari buruh yang membebaskan buruh dari kewajiban bekerja di hari tersebut dan ketentuan-ketentuan lainnya.
UU Perburuhan tersebut, dinilai progresif sesuai zamannya dan melindungi hak tenaga kerja dari kesewenangan pemberi kerja. Semoga jasa Maria Ulfa Santoso bagi perlindungan hak buruh yang diatur melalui undang-undang, menjadi inspirasi bagi kita semua. (Sumber: Marinews)
Discussion about this post