Batubara, Radarhukum.id – Gerakan Mahasiswa Batu Bara (GEMBARA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan DPRD Kabupaten Batu Bara di Kantor DPRD Batu Bara, Senin (2/2/2025).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan GEMBARA di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Batu Bara pada Jumat (12/12/2025). Pertemuan difasilitasi oleh DPRD Batu Bara dan dilaksanakan di Ruang Komisi IV.
Koordinator Lapangan (Korlap) GEMBARA, Jumarik, menyampaikan bahwa dalam forum tersebut pihaknya menekankan tiga poin utama yang menjadi tuntutan organisasi.
“Kami menekankan agar Dinas PU lebih profesional dalam menjalankan tugas dan DPRD tidak hanya diam. Bendungan Cita Maju di Sungai Dalu-Dalu, jembatan penghubung Desa Dahari Selebar dan Desa Dahari Indah, serta pintu klip air di Desa Perupuk harus benar-benar diperhatikan karena merupakan fasilitas umum yang digunakan masyarakat setiap hari,” tegas Jumarik.
Ia menambahkan, GEMBARA mendesak agar pembangunan dan perbaikan tiga proyek tersebut dilakukan secara serius, tidak asal-asalan, serta sesuai dengan fungsi dan anggaran yang tersedia.
Dalam RDP tersebut, pihak DPRD Batu Bara menyampaikan bahwa dua dari tiga proyek tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Meski demikian, DPRD tetap melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan laporan serta keluhan masyarakat.
“Untuk Bendungan Dalu-Dalu, anggaran sudah diajukan dan pengerjaan tahun ini telah disiapkan dengan nilai sekitar Rp21 miliar,” ungkap salah satu perwakilan DPRD Batu Bara.
Sementara itu, pihak Dinas PU Batu Bara menyampaikan bahwa pintu klip air di Desa Perupuk telah dilakukan perbaikan dengan anggaran sebesar Rp50 juta.
Di sisi lain, salah satu kader GEMBARA, Ridho Hamdani, menyampaikan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dua proyek yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kami menduga adanya praktik korupsi karena proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang sangat besar, namun hasilnya dinilai tidak maksimal. Kami akan mengusut tuntas dugaan ini,” tegas Ridho.
Kader GEMBARA lainnya, Sholihin, mengapresiasi langkah Dinas PU yang telah melakukan perbaikan, namun meminta agar pembangunan pintu klip air di Desa Perupuk diperbesar.
“Kami berharap debit air yang semakin tinggi bisa diantisipasi dengan pembangunan yang lebih maksimal,” ujarnya.
GEMBARA menegaskan akan terus mengawal hasil RDP tersebut hingga terdapat kejelasan nyata bagi masyarakat serta berkomitmen mengusut dugaan penyimpangan sampai tuntas.
Discussion about this post