Takalar, Radarhukum.id – Kabupaten Takalar memiliki berbagai potensi yang perlu terus dikembangkan, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Takalar juga memiliki garis pantai yang panjang serta wilayah kepulauan, salah satunya adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Sebagai kepala daerah, Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M, menaruh perhatian besar terhadap keunikan dan nilai strategis pulau-pulau di wilayahnya. Ia menilai bahwa pulau memiliki warisan budaya, alam, sejarah, dan lanskap yang patut dijaga, sekaligus memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi SMILO (Sustainable Island) dari Prancis bersama mitra lokalnya, Yayasan Hutan Biru (Blue Forests), pada Jumat, 23 Mei 2025, di Rumah Jabatan Bupati Takalar.
Kunjungan ini bertujuan membahas rencana dukungan dan deklarasi bertajuk “Menuju Pulau Tanakeke Berkelanjutan.”
Bupati Firdaus Daeng Manye menyambut baik inisiatif tersebut. Ia berharap kolaborasi dengan SMILO dapat membantu masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berulang. Beberapa persoalan yang disorot meliputi ancaman perubahan global seperti polusi udara dan air, eksploitasi sumber daya secara intensif, invasi hayati, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, hingga fluktuasi jumlah penduduk dan wisatawan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah, air, dan energi yang berkelanjutan; pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi; serta mengurangi ketergantungan terhadap wilayah daratan utama dalam hal pasokan bahan baku dan produk olahan.
Deklarasi tersebut akan dituangkan dalam program pembentukan komite khusus yang memiliki visi dan misi selaras, yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan di Pulau Tanakeke. Program ini akan dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal, program keanekaragaman hayati kepulauan, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, serta selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Laut Regional.
Beberapa prinsip utama yang akan dipegang dalam program ini antara lain:
- Pendekatan menyeluruh yang mencakup daratan dan lautan;
- Pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas lokal, pelaku usaha, LSM, warga, ahli, dan pemilik lahan;
- Pengelolaan lahan secara seimbang, dengan tetap melestarikan warisan budaya;
- Pemeliharaan ekosistem yang sehat melalui konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan polusi;
- Pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, dengan mengantisipasi dampak negatif dari proyek pembangunan baru.
“Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Pulau Tanakeke sebagai wilayah yang mandiri, berdaya saing, dan ramah lingkungan,” kata bupati.
Discussion about this post