Karimun, Radarhukum.id – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun, Kamis (4/9/2025).
Peninjauan dilakukan di dua sekolah, yakni SD Negeri 013 Karimun di Jalan Teluk Air Nomor 02 dan SMA Negeri 1 Karimun di Jalan Raja Oesman Kapling. Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wagub didampingi sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri.
Rombongan juga menyambangi Dapur SPPG di Ruko Nikolia, Jalan Oesman Kapling, yang menjadi pusat pelayanan pemenuhan gizi di Karimun.
Program MBG di Kabupaten Karimun ditargetkan menyasar 60.980 penerima manfaat melalui 32 satuan pelayanan yang tersebar di 286 sekolah, dengan jumlah 21.316 siswa.
Rinciannya meliputi 164 PAUD dengan 5.513 siswa, 14 PKBM dengan 1.058 siswa, 152 SD dengan 28.980 siswa, 64 SMP dengan 13.344 siswa, 27 SMA dengan 8.450 siswa, 9 SMK dengan 3.235 siswa, serta 5 SLB dengan 400 siswa.
Selain itu, terdapat 13.610 penerima manfaat tambahan yang terdiri dari 1.644 ibu hamil, 474 ibu menyusui, dan 11.492 balita non-PAUD.
Secara keseluruhan, Program MBG Provinsi Kepri menargetkan 516.149 penerima manfaat melalui 253 satuan pelayanan di 3.354 sekolah di seluruh kabupaten/kota.
Dalam dialog dengan siswa penerima manfaat di SMAN 1 Karimun, Gubernur Ansar menegaskan bahwa Program MBG adalah wujud nyata komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan pangan anak-anak kita, tetapi juga investasi masa depan. Anak-anak yang sehat dan kuat akan menjadi generasi emas yang mampu membawa Kepri lebih maju,” kata Ansar.
Ia berharap pelaksanaan MBG berjalan konsisten dan terukur di seluruh wilayah Kepri. “Kami ingin memastikan setiap siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita memperoleh gizi yang cukup. Harapan saya, program ini dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wagub Nyanyang menambahkan, keberadaan dapur pelayanan gizi juga menumbuhkan partisipasi masyarakat.
“Dengan adanya dapur pelayanan gizi di setiap daerah, masyarakat ikut berperan menjaga kualitas makanan. Ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga membangun budaya sehat di lingkungan keluarga dan sekolah,” ujarnya.
Discussion about this post