Padang, Radarhukum.id – Advokat, Ir. Suparman, S.H.,M.H.,M.Si melaporkan Tiga hakim dari Pengadilan Negeri Padang ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelaporan ini terkait dengan penanganan perkara nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang diputuskan oleh SHZ (Hakim Ketua), RHP (Hakim Anggota), dan J.SH. (Hakim Anggota) pada 11 Oktober 2022.
Ir. Suparman, SH, MH, M.Si, yang juga ahli waris dan kuasa hukum dalam perkara tersebut, mengatakan majelis hakim PN Padang jelas-jelas telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam memutus perkara ini. “Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial harus memberikan sanksi terhadap ketiga hakim PN Padang ini,” ujar Suparman, yang juga Ketua Organisasi Advokat Peradi Utama Provinsi Kepri ini.
Suparman menyatakan, Majelis Hakim PN Padang telah melanggar enam poin dari 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH), yaitu Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Menjunjung Tinggi Harga Diri, dan Berdisiplin Tinggi.
Menurut Suparman, dalam memutus perkara nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg, Majelis Hakim PN Padang tidak memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris pelapor untuk membuktikan bahwa tanda tangan ahli waris dalam surat pernyataan telah dipalsukan oleh tergugat.
“Majelis Hakim PN Padang tidak meminta bukti surat pernyataan yang asli dari fotokopi yang sebenarnya tidak sah dijadikan bukti, tapi mereka membenarkannya,” tegas Suparman, yang saat ini mengikuti seleksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Lebih lanjut, Suparman menambahkan bahwa dalam kasus tersebut, Majelis Hakim PN Padang tidak memanggil para pihak yang terlibat dan tergugat tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun tergugat sangat buta hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim PN Padang telah melanggar prinsip Berperilaku Adil.
Suparman juga menuduh Majelis Hakim PN Padang berprilaku tidak jujur dengan membenarkan dokumen palsu. “Majelis Hakim PN Padang mendiamkan seolah-olah semuanya sudah benar dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan surat pernyataan kepemilikan yang palsu,” sesalnya.
Suparman menuding Majelis Hakim PN Padang tidak bersikap mandiri. “Majelis Hakim PN Padang diduga dipengaruhi oleh penggugat dengan imbalan uang. Pelapor mendapatkan informasi bahwa penggugat telah mengeluarkan uang Rp1,2 miliar melalui pengacara penggugat, yang artinya Majelis Hakim PN Padang sudah pasti tidak mandiri lagi,” ujarnya.
Selain itu, Suparman menilai bahwa Majelis Hakim PN Padang tidak berintegritas tinggi dengan mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan dokumen-dokumen palsu tanpa bukti asli sama sekali. “Sehingga dipastikan Majelis Hakim PN Padang sudah tidak memiliki integritas sama sekali dalam perkara ini,” tegasnya.
Selain itu, Suparman menyatakan, Majelis Hakim PN Padang tidak menjunjung tinggi harga diri dengan tetap mengabulkan gugatan penggugat yang menggunakan bukti-bukti palsu. “Dengan kondisi demikian, Majelis Hakim PN Padang tidak menjunjung tinggi harga diri,” tambahnya.
Suparman menilai hakim PN Padang telah membuat keputusan yang ngawur. “Mereka membenarkan bukti-bukti yang tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat dalam memutus suatu perkara, seperti surat fotokopi yang dijadikan alat bukti padahal Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti,” jelasnya.
Suparman juga menyebutkan bahwa penggugat dalam perkara nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg tersebut salah alamat dalam menggugat, karena menggugat pihak penggarap tanah yang bukan ahli waris atau pihak berkepentingan.
Dia meminta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial untuk memberikan sanksi kepada ketiga Majelis Hakim PN Padang yang memutus perkara tersebut karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Yang lebih memalukan lagi, Majelis Hakim di tingkat banding dan tingkat kasasi mengamini keputusan sesat tersebut. Kami siap dilakukan konfrontasi dengan semua pihak terkait dalam perkara ini, dengan masing-masing membawa bukti yang benar,” pungkasnya.
Terkait hal ini, awak media telah melayangkan konfirmasi kepada juru bicara PN Padang. Namun belum mendapatkan jawaban. Untuk keberimbangan berita, media ini menyediakan ruang dan kesempatan klarifikasi yang sama bagi kedua belah pihak. (Ifan)
Discussion about this post