Takalar, Radarhukum.id – Bupati Takalar, Ir. H. Mohamad Firdaus Daeng Manye, MM, melakukan diskusi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Senin (14/4/2025), guna membahas pengentasan kemiskinan dan rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Takalar.
Diskusi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan ekstrem di Takalar, yang mencapai sekitar 24 ribu jiwa berdasarkan data DTEN Kemensos RI tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Daeng Manye mendorong pendirian Sekolah Rakyat sebagai wadah pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus bagian dari program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
“Ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat tidak mampu,” ujar Daeng Manye.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk mencetak generasi muda sebagai agen perubahan melalui sistem pendidikan gratis yang didukung fasilitas lengkap, termasuk asrama, makanan, dan perlengkapan sekolah yang sepenuhnya ditanggung negara.
“Sekolah ini mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, dengan kurikulum formal yang dipadukan dengan pendidikan karakter untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap program tersebut mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Takalar.
Discussion about this post