Lebak, Radarhukum.id – Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa yang dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Lebak dan digelar oleh pihak ketiga, PT Cikal Gemilang Teknologi (CGT), di Hotel New Ayunda, Puncak Bogor, pada 12-13 dan 16-17 Desember 2024, menuai sorotan. Kegiatan tersebut dikenai biaya kepada pihak desa, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait siapa inisiatornya dan urgensi kegiatan dilaksanakan di Bogor.
Dugaan mengarah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak sebagai inisiator. Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lebak, Saepulloh, mendesak klarifikasi dari Kepala DPMD terkait hal ini.
“Kami sudah minta klarifikasi, dan mereka meminta waktu satu minggu untuk memberikan jawaban secara tertulis,” ujar Saepulloh saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (28/12/2024).
Menarik Dibaca
Saepulloh juga menyebut pihaknya telah meminta DPRD Kabupaten Lebak untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait agenda tersebut.
“Komunikasi terakhir dengan Ketua DPRD pada 15 Desember 2024, jawabannya hanya ‘OK Noted'. Setelah itu, belum ada kejelasan hingga hari ini,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Polda Banten telah memanggil tiga orang terkait kegiatan tersebut. Namun, perkembangan lebih lanjut masih belum diterima.
“Perkembangan terakhir, tiga orang sudah dipanggil Polda Banten, tetapi belum ada informasi terbaru,” tandasnya.
Ketua Umum PABPDSI, Fery Radiansyah, mengaku telah mengetahui persoalan ini dan memantau langkah-langkah yang diambil oleh Ketua PABPDSI Kabupaten Lebak.
“PABPDSI Lebak sudah bergerak, dan saya percayakan hal ini kepada Ketua PABPDSI Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Saya akan terus melakukan monitoring,” tegas Fery.
Saepulloh menambahkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan dari pihak-pihak terkait.
“Kami sedang berdiskusi untuk menentukan langkah berikutnya. Ada kemungkinan aksi dilakukan di DPRD Lebak dan kantor Pj Bupati Lebak,” tutupnya.
Discussion about this post