Batam, Radarhukum.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat tersebut, BP Batam melaporkan laporan keuangan TA 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 serta Rancana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah TA. 2026.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam kesempatan pertama menyampaikan indikator ekonomi Batam dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan yang signifikan.
Meskipun sempat berada diangka 4,75 persen pada 2021, perekonomian Batam secara bertahap pulih dan mampu tumbuh hingga 7,04 persen tahun 2023.
“Laju pertumbuhan ekonomi itu tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” kata Amsakar.
Capaian tersebut, sebut Amsakar, seiring dengan meningkatnya realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 43,26 triliun atau mencapai 108,15 persen, dan di tahun yang sama, surplus neraca perdagangan Batam sebesar USD 6,82 miliar serta kunjungan wisatawan hingga 1,32 juta orang.
Lebih lanjut, Amsakar mengemukakan, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp 2,880 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp 2,447 triliun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,328 triliun.
“Penting kami sampaikan dalam 2 tahun terakhir belanja di BP Batam murni berdasarkan PNBP BP Batam. Belum disupport oleh rupiah murni, belum ada APBN,” jelas Amsakar.
Hal itu, mengingat, Amsakar bersama Li Claudia Chandra dan jajaran pimpinan telah mendapat mandat Presiden Prabowo untuk berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% melalui RPJMN 2025–2029.
Maka, Batam, menurut Amsakar, harus mampu tumbuh minimal di angka 10 persen. Sehingga, anggaran rupiah murni tersebut untuk membiayai penataan infrastruktur utama dan pendukung.
Pertama, Prasarana Bidang Konektivitas Darat (membangun Jalan Arteri dan Kawasan Industri, Fly Over, dan Lansekap). Kedua, Prasarana Bidang Sumber Daya Air (membangun Jaringan Distribusi Perpiaan Air Minum, Normalisasi Waduk, dan Stabilisasi Bendungan). Ketiga, Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Revitalisasi Dermaga Selatan Batu Ampar dan Peningkatan Container Yard).
Keempat, Prasarana Bidang Konektivitas Udara (membangun Pagar dan Jalan Perimeter Bandara sepanjang 8 Km, dan Jalan Akses Kargo Baru). Kelima, Prasarana Bidang Kesehatan (Revitalisasi Gedung D RSBP dan Penambahan Peralatan Kesehatan).
Keenam, Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan (Revitalisasi Taman Kolam dan Taman Rusa, Pembangunan Parkir dan Revitalisasi Gedung Mall Pelayanan Publik).
“Untuk itu, perlu dukungan dari Komisi VI DPR RI, kiranya untuk mencapai arahan dari Bapak Presiden dan agar BP Batam ini menjadi lembaga yang ramah investasi, kemudian bisa berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Amsakar.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam yaitu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; Para Anggota Bidang BP Batam dan sejumlah pejabat eselon II. (a)
Discussion about this post