Batam, Radarhukum.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Rapat dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026 ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad; Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam.
Dalam kesimpulan rapat, Andre menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp 2.447.948.530.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
Persetujuan Pagu Anggaran ini, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tertanggal 24 Juli 2025.
“Pagu tersebut, diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam,” ujar Andre.
Sementara itu, Amsakar Achmad menjelaskan, alokasi anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp 2,447 triliun dan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2,880 triliun yang telah dijadikan kesimpulan pada rapat sebelumnya, untuk mendukung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dimana, untuk anggaran belanja 2026, akan digunakan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan.
Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.
Sementara anggaran RM, digunakan untuk mendanai pengembangan di KPBPB yang meliputi prasarana konektivitas darat, laut dan udara; prasarana sumber daya air, aset, dan lingkungan; serta prasarana pengembangan kawasan.
“Dalam arahannya, Bapak Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” katanya.
Untuk itu, Amsakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh jajaran Komisi VI DPR RI atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada BP Batam.
Baik itu dalam proses pengelolaan anggaran, maupun pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.
“Dukungan yang diberikan bapak dan ibu Komisi VI DPR RI tentunya menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen untuk mewujudkan KPBPB Batam menjadi kawasan ekonomi yang inklusif dan modern di masa depan,” tutup Amsakar. (*)
Discussion about this post