Natuna, Radarhukum.id – Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti acara buka puasa bersama yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna.
Bertempat di RM Sisi Basisir acara ini menjadi ajang silaturahmi antara wartawan, pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, sekaligus menjadi ruang diskusi konstruktif tentang pembangunan Natuna, termasuk wacana pemekaran Provinsi Natuna-Anambas.
Dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Natuna Jarmin, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Anggota DPRD M. Erimuddin dan DPRD kepri Mustamin Bakri, Sekretaris Daerah (Sekda) Boy Wijanarko, Komandan Lanud RSA Kolonel Pnb I Ketut Adiyasa, serta Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto, serta Forkopimda. Acara ini semakin memperlihatkan komitmen bersama untuk membangun Natuna yang lebih baik.
Menarik Dibaca
Dipimpin oleh Ketua PWI Natuna, Muhamad Rafi, acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, mengingatkan semua hadirin akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam membangun kebersamaan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jarmin memberikan kabar baik terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. SK CPNS untuk 18 orang akan keluar pada Juni mendatang, sedangkan 400 SK P3K sedang diproses dan diharapkan selesai paling lambat Oktober tahun ini,” ujarnya di hadapan para undangan.
Informasi ini disambut antusias oleh hadirin, terutama para pencari kerja yang selama ini menantikan kepastian. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia di Natuna.
Selain kabar tentang penerimaan CPNS dan P3K, Jarmin juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai wacana pemekaran Provinsi Natuna-Anambas. Menurutnya, langkah-langkah administratif telah ditempuh, termasuk kajian akademis dan rekomendasi dari berbagai pihak.
“Kami sudah mendapat dukungan dari Gubernur Kepri dan rekomendasi dari Ketua DPRD Kepri. Sekarang, kami membutuhkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Natuna dan Anambas,” ungkap Jarmin.
Ia menjelaskan, jika pemekaran ini terwujud, Natuna-Anambas akan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini masih di bawah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah kepulauan tersebut.
“Kami sadar ini bukan proses yang mudah, tapi kami yakin dengan kerja sama semua pihak, cita-cita ini bisa terwujud,” tambahnya.
Acara buka puasa bersama ini tidak hanya sekadar makan bersama, tetapi juga menjadi ajang tukar pikiran antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan insan pers. Beberapa isu penting yang mengemuka antara lain:
1. Peningkatan Konektivitas – Sebagai daerah kepulauan, Natuna masih menghadapi tantangan dalam hal transportasi dan aksesibilitas. Hadirin berharap adanya percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara, untuk memudahkan mobilitas warga.
2. Penguatan Ekonomi Lokal – Potensi perikanan dan pariwisata Natuna dinilai masih belum tergarap maksimal. Diskusi mengarah pada pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan sektor unggulan ini.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan– Beberapa tokoh masyarakat menyoroti perlunya pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil Natuna.
“Kami berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di waktu-waktu lainnya. Dengan komunikasi yang baik, kami yakin Natuna akan semakin maju,” ujar Muhamad Rafi, Ketua PWI Natuna.
(Rky/Ril)
Discussion about this post