Jakarta, Radarhukum.id – Sebanyak 2.000 kader perempuan KOPRI PB PMII mendapatkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari Organisasi Advokat PERADI UTAMA. Total nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp12 miliar, atau setara Rp6 juta per orang. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini berlangsung di Plaza Gedung PBNU, Jakarta Pusat, dalam rangkaian kegiatan bertema “Suara Strategis Perempuan Melalui Diplomasi, Digitalisasi, dan Pemahaman Geopolitik Global.”
Program ini bertujuan membuka akses pendidikan profesi hukum bagi kader perempuan muda PMII, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan ingin menempuh jalur profesi advokat.
Ketua Umum PERADI UTAMA, Prof. Dr. Hardi Fardiansyah, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia hukum bukan hanya penting, tapi juga strategis.
“Kami percaya bahwa keadilan akan semakin kuat jika melibatkan perspektif perempuan. Karena itu, PERADI UTAMA memberikan beasiswa PKPA senilai Rp6 juta untuk 2.000 kader KOPRI. Dan jangan khawatir bagi adik-adik yang masih kuliah, kami berkomitmen untuk memperpanjang program ini setiap tiga tahun,” tegas Prof. Hardi.
Ketua KOPRI PB PMII, Sahabat Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah nyata untuk mendorong peran strategis kader perempuan dalam ranah hukum, kebijakan, dan isu global.
“Beasiswa ini bukan sekadar pendidikan profesi, tapi bentuk pengakuan bahwa perempuan harus hadir dalam ruang-ruang penting, dari advokasi hukum sampai diplomasi internasional,” ujar Wulan.
Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh nasional, di antaranya:
KH. Ulil Abshar Abdalla – Ketua PBNU
Prof. Mazda M. Zain – Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A. – Lemhamnas
Sahabat M. Irham Thamrin – Sekretaris Jenderal PB PMII
Sahabat Asrul Raman – Direktur LAKPESDAM PBNU
Beserta jajaran pengurus dan kader KOPRI PMII dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, KH. Ulil Abshar Abdalla menyampaikan apresiasi kepada PERADI UTAMA atas dukungannya terhadap kader perempuan di bidang hukum.
“Langkah ini bukan hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membuka jalan baru bagi kader-kader perempuan untuk menapaki jalur profesional di bidang hukum dan keadilan sosial,” ungkapnya.
Kerja sama ini menjadi simbol penting bahwa pembangunan kualitas perempuan, khususnya di bidang hukum, harus dilakukan secara terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan. PERADI UTAMA dan KOPRI PB PMII sepakat bahwa penguatan kapasitas hukum perempuan akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong keadilan sosial dan peradaban bangsa yang lebih setara. (Ril)
Discussion about this post