Batam, Radarhukum.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan strategi serta capaian Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam menekan tingkat pengangguran terbuka saat mengikuti presentasi kepala daerah pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah secara daring, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti dari Ruang Rapat Embung Fatimah, Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.
Dalam paparannya, Amsakar menyampaikan gambaran umum Kota Batam. Wilayah ini memiliki luas 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri atas 454 pulau, 12 kecamatan, dan 64 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.394.459 jiwa.
Dari sisi ekonomi, Batam menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
“Persentase kemiskinan juga menurun, dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka turut turun dari 7,68 persen menjadi 7,57 persen,” ujar Amsakar.
Meski demikian, ia menegaskan tingginya arus migrasi menjadi tantangan utama dalam pengendalian pengangguran di Batam. Kota ini tercatat sebagai salah satu dari lima daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, setelah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung.
Pada 2025, jumlah penduduk yang keluar dari Batam tercatat 31.353 jiwa, sedangkan penduduk yang masuk mencapai 49.009 jiwa. Dengan demikian, terdapat selisih 17.656 jiwa pendatang baru.
“Selisih ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja,” katanya.
Menurut Amsakar, tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipengaruhi oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi dan lapangan kerja yang menjanjikan.
Namun, kondisi tersebut juga memunculkan sejumlah persoalan, antara lain tingginya migrasi pencari kerja, kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan industri, persaingan antara tenaga kerja lokal dan pendatang, serta transformasi industri menuju sektor digital dan manufaktur maju.
Selain itu, masuknya tenaga kerja dengan keterampilan terbatas turut menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Batam menjalankan sejumlah program strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja.
“Terdapat tiga program utama yang kami jalankan, yaitu perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, serta penempatan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya perusahaan swasta, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, serta Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, lembaga penyalur pekerja rumah tangga, serta badan usaha yang mendukung pendidikan vokasi.
Melalui berbagai upaya tersebut, Amsakar optimistis Batam mampu terus menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah pertumbuhan ekonomi dan tingginya arus migrasi. (Hum)
Discussion about this post