Jakarta, Radarhukum.id – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan Gibran mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, sebagaimana dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya.
Sementara itu, dinamika politik di DPR RI juga semakin berkembang. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Saan mengungkapkan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Jumlah itu dinilai telah memenuhi persyaratan pengajuan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun dukungan tersebut berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden, menyusul polemik dokumen pendidikannya.
Discussion about this post