Radarhukum.id, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mulai mengintensifkan penataan jaringan kabel fiber optik (FO) yang semrawut dan menjuntai di sejumlah ruas jalan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan audiensi bersama para penyedia jasa telekomunikasi atau vendor.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku industri telekomunikasi terkait tata kelola jaringan utilitas udara. Penataan diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, DPUPR Kota Kediri mencatat sekitar 25 vendor penyedia jaringan telekomunikasi telah terdata. Namun, masih terdapat sejumlah penyedia layanan yang belum masuk dalam pendataan resmi pemerintah daerah.
DPUPR menegaskan bahwa setiap pemasangan jaringan utilitas baru harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dinas teknis terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pemasangan kabel sesuai ketentuan sekaligus mencegah munculnya tiang jaringan tanpa izin.
Selain penataan kabel yang masih aktif, pemerintah juga akan mendorong pelepasan kabel-kabel lama yang sudah tidak digunakan. Kabel tidak aktif tersebut dinilai berpotensi menambah kesemrawutan dan mengganggu estetika kota apabila dibiarkan menumpuk.
Sebagai upaya memperkuat landasan hukum penertiban utilitas, DPUPR Kota Kediri juga telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jalan kepada DPRD Kota Kediri.
Raperda tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan dalam pengelolaan jalan, baik jalan kota maupun jalan lingkungan, sehingga pelaksanaan penataan utilitas memiliki dasar regulasi yang lebih jelas.
Kepala DPUPR Kota Kediri, Endang Kartikasari, menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi teknis antara pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi. Menurutnya, koordinasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pemasangan jaringan di lapangan.
“Kami mengajak dan mengimbau seluruh vendor untuk senantiasa berkoordinasi dengan dinas teknis terkait saat melakukan perencanaan maupun penyambungan kabel udara atau kabel fiber optik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh vendor yang hadir serta masyarakat yang turut membantu Pemerintah Kota Kediri dalam menciptakan kondisi jalan yang aman, nyaman, dan indah dipandang,” ujar Endang.
Audiensi tersebut mendapat respons positif dari perwakilan vendor yang hadir. Mereka mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan DPUPR Kota Kediri karena dinilai memberikan pemahaman lebih jelas mengenai ketentuan pemasangan jaringan kabel udara.
“Terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR Kota Kediri atas waktu dan kesempatan tatap muka ini. Kami mendapatkan banyak masukan serta imbauan mengenai tata cara pemasangan jaringan kabel udara yang sesuai ketentuan. Kami berharap forum audiensi ini dapat dilaksanakan secara rutin agar kami terus mendapatkan bimbingan dan pembinaan demi kenyamanan dan keindahan Kota Kediri,” ungkap salah satu perwakilan vendor.































Discussion about this post