Takalar, Radarhukum.id – Sejumlah kelompok tani di Kecamatan Mangarabombang, Takalar, menyuarakan keluhan mereka terkait efektivitas kelembagaan kelompok tani dan kendala pemasaran hasil pertanian. Para petani mengkritik kinerja pemerintah dan mempertanyakan efektivitas lembaga pertanian yang seharusnya menjadi wadah aspirasi dan pembinaan, Senin (11/8/2025).
Salah satu keluhan yang diungkapkan para petani adalah mengenai bantuan bibit dari pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan waktu tanamnya “Kadang bantuan bibit yang datang sudah lewat musim tanamnya atau kadang yang datang tidak sesuai dengan permintaan merek dan kwalitas yang diharapkan, sehingga menyebabkan utang menumpuk, membuat kami rugi waktu, tenaga, dan uang karena hasilnya tidak maksimal bahkan nihil,” ujar salah satu perwakilan petani yang enggan disebut namanya.
Selain itu, ada juga kelompok tani yang merasa dianaktirikan karena belum pernah menerima bantuan sama sekali, sementara kelompok lain justru mendapat bantuan berulang kali. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa tidak adil di kalangan petani.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah anjloknya harga hasil pertanian saat memasuki masa panen. Para petani merasa dirugikan karena biaya produksi dan biaya hidup yang mahal tidak sebanding dengan hasil yang mereka peroleh. “Kami sudah berjerih payah mengeluarkan modal besar, tapi saat panen harga anjlok. Hutang kami jadi menumpuk,” keluh petani lainnya.
Menanggapi keluhan ini, seorang penyuluh pertanian yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan “Kami sudah mengajukan permintaan sesuai keinginan petani, tapi entah mengapa yang datang terkadang tidak sesuai. Ini juga membuat kami heran sekaligus prihatin karena akhirnya petani yang menanggung kerugian,” katanya.
Penyuluh juga mengeluhkan terkait kurangnya tenaga penyuluh dan adanya keterlambatan gaji, dari bulan januari hingga saat ini gaji kami belum juga dibayarkan sedangkan tuntutan pekerjaan diharapkan maksimal.
Sejumlah petani di Mangarabombang berharap pemerintah daerah dan dinas terkait dapat segera meninjau kembali kebijakan bantuan dan pemasaran. Mereka menginginkan adanya transparansi dan pendistribusian bantuan yang lebih adil, serta solusi konkret untuk menstabilkan harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat meningkat.
Discussion about this post