Kepri, Radarhukum.id – Setelah Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam diresmikan, Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah dalam kunkernya ke Kepri juga meresmikan Satpel Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun, Kamis (11/7).
BLK Pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans Provinsi Kepri ini beralamat di Jl. Raja Ishak Sei. Bati Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjungbalai Karimun. Diresmikan Menaker dengan didampingi langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Sebagai informasi proses pembangunan BLK Karimun dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada 2023 yang lalu dengan anggaran Rp10 miliar. Berupa bangunan 1.500 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi. Pelatihan yang disediakan mencakup Vokasi Kejuruan Las, Listrik, Elektronika dan Mekatronika.
Menarik Dibaca
Senada seperti saat meresmikan Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pembangunan manusia merupakan pilar utama visi misi menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah karena kita dipaksa untuk masuk pada era industri 4.0. Siap tidak siap kita harus menghadapi revolusi industri, ada otomasi yang berakibat dari revolusi industri” ujarnya.
Menurutnya dengan revolusi industri yang tidak bisa ditolak itu akan banyak sekali jenis pekerjaan yang baru hilang. Oleh karenanya banyak tantangan baru yang muncul, yang memerlukan penyesuaian kompetensi.
“Untuk itu transformasi Balai Latihan Kerja merupakan salah satu dari 9 lompatan yang kami lakukan. Meliputi transformasi strategi Pelatihan BLK secara terstruktur di berbagai aspek” ungkap Menaker.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad mengungkapkan masalah ketenagakerjaan dan pengganguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Provinsi Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan.
“Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan” terangnya.
Ia juga menjelaskan saat ini di Kepri terdapat 6 BLK yaitu BLK milik Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang dan Karimun, BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan RI yakni BLK Komunitas di Kabupaten Bintan, Lingga dan Batam, serta BLK milik Kabupaten Natuna.
Gubernur berharap semua upaya ini dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing sebagai langkah solutif dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau.
“TPT Kepri yang mengalami penurunan pada periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 merupakan provinsi penurunan kedua terbesar di Indonesia yaitu 1,43 %. Dimana Agustus Tahun 2022 diangka
8,23 % atau jumlah pengangguran sebanyak 103,70 ribu orang, kemudian pada Agustus Tahun 2023 menurun diangka 6,80% atau jumlah pengangguran sebanyak 74,30 ribu orang” jelas Gubernur Ansar.
Gubernur juga berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian/prioritas kepada calon peserta keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK.
“Semoga UPTD satuan pelayanan Balai Latihan kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dimasa depan dapat mengemban peran mulia sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produktivitas terpadu di Bumi Berazam Negeri Segantang Lada” pungkasnya. (ca)
Discussion about this post