Takalar, Radarhukum.id – Nasrullah, anggota Lembaga Analisis HAM Indonesia (LAHAM.I) DPD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menyoroti kurangnya kepedulian aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap kasus sengketa lahan di Lingkungan Kalebalang, Kabupaten Takalar. Kasus ini dinilai berpotensi memecah kerukunan antarwarga jika tidak segera ditangani.
Sejumlah warga Lingkungan Kalebalang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, mengadukan permasalahan sengketa lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun ke LAHAM.I. Mereka menduga adanya persekongkolan antara aparat terkait dengan salah satu pihak yang bersengketa.
“Kami sudah berulang kali melaporkan masalah ini, namun hingga kini tidak ada tindakan nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Hak-hak kami terampas. Semua SPPT yang sebelumnya atas nama kami, dan sudah puluhan tahun dalam penguasaan kami, kini tiba-tiba beralih atas nama Kamaruddin,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk melapor ke Polres Takalar dan meminta Lurah Bontokadatto, Kamaruddin, untuk memfasilitasi mediasi. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil.
Nasrullah menyampaikan kekhawatiran atas lambannya penanganan kasus ini. “Kami menduga ada keberpihakan dari aparat pemerintah setempat. Respons yang lambat dan tidak sigap hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas menyelesaikan sengketa lahan ini,” tegas Nasrullah.
Dia menyebut, sebagai pelayan masyarakat, aparat semestinya bertindak responsif dan proaktif dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial. Ketidakpedulian terhadap kasus ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi.
“Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Takalar dan aparat terkait segera merespons laporan. Langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa lahan dan memberikan keadilan kepada warga sangat penting untuk mencegah konflik yang lebih besar. Bila tidak ada tindakan serius, ini berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang, baik dalam bentuk konflik berkepanjangan maupun menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutupnya.
Discussion about this post