Takalar, Radarhukum.id – Ketua LSM KIN Projamin Kabupaten Takalar, Hamsa Babang, menyampaikan kekecewaannya atas pelayanan yang diterimanya di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Dalam kunjungan bersama wartawan Radarhukum.id, Hamsa bertujuan meminta daftar kelompok tani penerima bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti alat mesin pertanian (alsintan) maupun dana hibah. Namun, ia justru merasa diabaikan oleh pegawai yang ditemuinya.
“Setiap pertanyaan yang saya ajukan hanya dijawab dengan ‘tidak tahu.' Padahal, kami datang dengan harapan mendapatkan informasi terkait program dan kebijakan dinas pertanian,” ujar Hamsa kepada media.
Lebih lanjut, ia menyoroti sikap salah satu oknum pegawai di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang tidak mengenakan atribut pengenal seperti papan nama atau kartu identitas.
“Kami meminta namanya, tetapi dia enggan menyebutkan. Kalau untuk menyebut nama saja sulit, apalagi memberikan data yang kami butuhkan. Hal ini tentu mengundang kecurigaan, ada apa di Dinas Pertanian Takalar?” kata Hamsa dengan nada kecewa.
Hamsa mengisahkan bahwa setibanya di bidang PSP, ia meminta data penerima bantuan yang dikeluarkan tahun ini. Namun, pegawai yang ditemuinya justru mengarahkan ke bidang penyuluhan. Di sana, Hamsa bertemu tiga pegawai perempuan, salah satunya bernama Rahmayani, sementara dua lainnya menolak menyebutkan nama mereka.
“Saat kami kembali meminta data, mereka hanya menjawab ‘tidak tahu' dan menyatakan bahwa informasi tersebut ada di bidang PSP. Kami merasa seperti dipermainkan karena pegawai di kedua bidang ini saling lempar tanggung jawab,” ungkapnya.
Atas ketidakjelasan tersebut dan dugaan tertutupnya, Hamsa Babang berencana mengadukan kejadian ini kepada Kementerian Pertanian. Ia berharap agar ada tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak profesional dalam melayani masyarakat.
Hamsa menegaskan bahwa transparansi dalam penyaluran bantuan pertanian merupakan hak publik.
“Sikap seperti ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas di Dinas Pertanian Takalar. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Pertanian Takalar belum memberikan klarifikasi.
Discussion about this post