Jakarta, Radarhukum.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). BP Batam melaporkan rencana efisiensi atas Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2025.
Hadir Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; para Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan pihaknya sangat mendukung kebijakan efisiensi belanja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025.
“Menindaklanjuti instruksi Presiden dan sesuai hasil rapat pembahasan rekonstruksi efisiensi anggaran bersama Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada hari selasa (11/2) kemarin, pagu DIPA BP Batam TA 2025 menjadi Rp1.247.92 miliar dari semula sebesar Rp 1.992,72 miliar,” kata Muhammad Rudi.
Lebih lanjut, sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, pihaknya tak memungkiri akan ada sejumlah dampak penurunan kualitas terhadap layanan yang diberikan.
Kendati demikian, ia dan jajaran tetap berusaha maksimal melaksanakan layanan publik dan mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam menarik investasi dan menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan semakin modern.
“BP Batam akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di KPBPB Batam,” ujar Muhammad Rudi.
Dalam kesempatan itu juga, ia menyampaikan apresiasi dan memohon dukungan kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI DPR RI bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan di masa akan datang.
“Kami tetap mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI demi terwujudnya kawasan Batam Rempang Galang sebagai kawasan ekonomi yang berprestasi dan bermartabat seperti kawasan serupa di negara lain,” harap Muhammad Rudi.
Discussion about this post