Batam, Radarhukum.id – Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama Kepala BP Batam/Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam/Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Telah dibentuk tim khusus atau task force untuk menangani permasalahan banjir yang terjadi di sembilan kecamatan di wilayah utama (mainland) Kota Batam.
Kedua instansi, baik BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bersinergi menyelesaikan persoalan menaun yang kerap terjadi di Kota Batam ini.
Sebagai langkah konkret BP Batam telah turun ke lapangan dan melakukan peninjauan selama 18 hari di sembilan kecamatan.
Bukan tanpa alasan, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto secara langsung memimpin setiap tinjauan untuk memetakan persoalan dan penyebab banjir di setiap titik rentan banjir di Kota Batam.
“Sudah kita identifikasi dan terindikasi penyebab utamanya. Dengan tinjauan itu, kita bisa rumuskan pengobatannya,” kata Mouris.
Mouris menjabarkan bahwa persoalan banjir di beberapa titik yang dikunjunginya disebabkan oleh kondisi topografi daerah terdampak yang berbentuk cekungan.
Faktor lainnya, kondisi saluran drainase yang terlalu kecil, adanya penyumbatan dan penimbunan sampah, saluran air yang terputus menyebabkan air tidak mengalir sampai ke hilir, hingga banyaknya bangunan yang berdiri di Garis Sempadan Sungai (GSS).
Sehingga, diperlukan pembangunan drainase baru hingga pembangunan kolam retensi multifungsi sebagai solusi atas permasalahan banjir tersebut.
“Kita benahi satu persatu secara maraton. Pemerintah saat ini melakukan langkah cepat solusi jangka pendek dan menyiapkan solusi jangka panjang,” ujar Mouris.
“Solusi jangka pendek terus dilakukan melalui normalisasi saluran air dengan alat berat. Sementara solusi jangka panjang adalah buat drainase baru,” terang Mouris.
Secara intensif telah dilakukan normalisasi dan pembersihan drainase secara rutin di daerah mainland dengan resiko banjir yang cukup tinggi.
Baik alat berat maupun satuan petugas lapangan secara maraton diturunkan untuk mengatasi persoalan banjir hingga akhir tahun mendatang.
“Selain normalisasi, beberapa titik perlu ada pekerjaan konstruksi seperti mengganti box culvert dengan jembatan,” kata Mouris.
Namun demikian, tetap dibutuhkan solusi jangka panjang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan persiapan anggaran yang cukup besar.
“ini yang perlu perencanaan matang dan penganggaran, Kita upayakan agar di 2026 bisa kita kerjakan,” terangnya.
Dengan kondisi yang ada, ia juga berharap langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Dukungan lintas sektor sangatlah penting. Kami membutuhkan dukungan seluruh pihak, khususnya masyarakat Batam. Mari jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau secara sembarangan,” kata Mouris.
Terakhir, ia berharap masyarakat Batam dapat bersabar dan mendukung langkah pemerintah, sehingga upaya penanganan resiko banjir dapat tuntas sesuai harapan.
“Kami komit menuntaskan persoalan banjir ini. Kami berharap dapat bergandengan tangan dengan seluruh pihak dari lintas sektor untuk menuntaskan persoalan ini,” pungkas Mouris.
Discussion about this post