Batam, Radarhukum.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (28/7/2025), untuk menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan masing-masing fraksi, yang menurutnya sangat konstruktif dan akan menjadi landasan dalam penyempurnaan ranperda.
Menanggapi Fraksi NasDem, Wali Kota menyatakan sepakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif.
Ia juga merespons Fraksi Gerindra dan PKS yang mendorong penyederhanaan persyaratan administratif dan peningkatan kualitas layanan, serta mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas biaya.
Khusus untuk pandangan Fraksi PDIP, Amsakar menyoroti pentingnya data kependudukan yang aman dan tertata rapi sebagai instrumen penting dalam mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat.
Sementara Fraksi Golkar, PAN–Demokrat–PPP, serta PKB mendorong tata kelola adminduk yang digital, murah, terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Pemerintah juga memastikan bahwa ranperda ini tidak akan memberatkan masyarakat, sebagaimana menjadi perhatian Fraksi Gabungan Hanura–PSI–PKN.
“Kami berkomitmen menghadirkan sistem administrasi kependudukan yang modern, inklusif, dan terintegrasi. Semua masukan dari fraksi-fraksi akan kami jadikan pijakan dalam proses pembahasan selanjutnya,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjadikan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi seluruh masyarakat.
Discussion about this post