Pati, Radarhukum.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ternyata tidak meredam rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Koalisi masyarakat ini tetap akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang, dengan alasan bahwa tuntutan mereka lebih dari sekadar persoalan pajak.
Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas undangan terbuka Bupati Pati, Sudewo, yang sebelumnya disebut meminta kehadiran 50 ribu demonstran.
“Tanggal 13 Agustus bukan hanya tentang pajak. Kami datang untuk memenuhi undangan Bupati yang meminta 50 ribu massa. Undangan itulah yang akan kami penuhi,” tegas Gulo, Jumat (8/8/2025).
Menarik Dibaca
Aksi ini tidak hanya menolak kebijakan yang dinilai memberatkan, tetapi juga menyoroti kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Hentikan arogansi dan karakter buruk pemimpin yang merugikan rakyat. Masalah di Pati bukan cuma pajak, tapi juga kepemimpinan yang harus diubah,” tegas Gulo.
Bupati Sudewo sebelumnya telah meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menantang masyarakat untuk berdemo. Ia mengklaim hanya membuka ruang aspirasi. Namun, Gulo menilai permintaan maaf itu tidak tulus.
“Kata-kata minta maaf Bupati itu hanya gombal. Dia plin-plan. Saat Pilkada bilang tidak akan naikkan pajak, tapi setelah menjabat, dia berdalih hanya menjalankan aturan. Kami tidak percaya dengan permintaan maafnya. Karena itu, kami tetap akan datang pada 13 Agustus,” ujarnya.
Sementara itu, Teguh Istiyanto, Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, menyebut bahwa selama ini pernyataan Sudewo penuh kebohongan.
“Sekalipun pajak diturunkan, kami tetap akan demo. Target kami jelas: menurunkan Sudewo dari jabatannya,” tegas Teguh.
Ia meyakini, pembatalan kenaikan pajak bukan karena kesadaran, melainkan akibat tekanan publik.
“Kalau dia benar-benar pro-rakyat, sejak awal tidak akan ada wacana kenaikan pajak. Dia mundur karena terdesak, bukan karena peduli,” ucapnya.
Menurut Teguh, isu pajak hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah kepemimpinan Sudewo.
“Ini bukan cuma soal pajak. Ada arogansi, kebijakan tidak berpihak rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Pati hanya akan damai jika Sudewo turun,” tegasnya.
Discussion about this post