Batam, Radarhukum.id – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima kunjungan dari Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, pada Selasa pagi (21/1/2025).
Kunjungan 13 Anggota Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B Husni Mubarok (Fraksi Partai Gerindra) bermaksud mengetahui pengelolaan Batam yang dinilai progresif dengan investasi dan teknologi.
Kunjungan ini diterima oleh Kabiro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuti Sirait didampingi oleh Direktur PTSP Harlas Buana, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Surya Kurniawan Suhairi beserta para pejabat eselon III dan IV terkait.
“Kami ingin menggali dan belajar pengelolaan Batam yang luar biasa, bisa menjadi Kota yang sangat progresif dan sangat signifikan, bagaimana maraknya investasi di sini bisa berdampingan dengan budaya kita dan menyerap tenaga kerja lokal,” kata Wakil Ketua Komisi B Husni Mubarok dalam sambutannya.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut dengat hangat kunjungan ini. Ia mengatakan bahwa Batam berbangga atas kunjungan dari salah satu daerah termaju di Indonesia.
“Suatu kehormatan bagi kami, Jawa Timur sebagai daerah yang maju di Indonesia, datang ke Batam guna belajar pengelolaan Batam. Kita ketahui mereka juga telah memiliki KEK yang telah established yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari serta Surabaya yang sangat maju dari sisi tata kota dan teknologi,” kata Tuty.
Dalam forum juga dibahas mengenai kekhususan Batam yang membuat wilayah ini menjadi Istimewa dibanding dengan daerah lain di Indonesia adalah insentif yang ditawarkan bagi investor yakni pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Surya Kurniawan Suhairi menambahkan bahwa Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) jadi pembeda dengan daerah lain di Indonesia untuk urusan pajak, termasuk PPN yang bakal berlaku 12 persen pada awal tahun 2025.
“Status FTZ Batam ini menjadi pembeda dibanding daerah lain di Indonesia. Bagi Batam, kawasan perdagangan bebas akan memiliki dampak positif yakni meningkatkan daya saing ekspor Indonesia,” ujar Surya.
Investor akan menjadi semakin nyaman dengan adanya penyederhanaan sistem birokrasi, meluasnya penciptaan lapangan kerja, dan pastinya peningkatan perekonomian.
Namun demikian, Surya menggarisbawahi bahwa Batam masih membutuhkan sekolah vokasi / BLK yang mampu menciptakan SDM terampil sesuai dengan teknis yang dibutuhkan oleh Investor. Hal ini disambut baik oleh Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur yang telah memiliki banyak sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja.
“Dalam kesempatan ini, tentu banyak yang bisa kita kolaborasi bersama dengan Jawa Timur ke depan seperti kerja sama Balai Latihan Kerja untuk SDM Terampil di Batam dan Expo Premium Produk Dalam Negeri di Batam,” pungkas Surya.
Discussion about this post