Oleh: Ifanko Putra
Hujan di Batam kini bukan lagi berkah bagi sebagian besar warganya, tapi isyarat datangnya bencana. Setiap kali langit menumpahkan airnya dengan deras, kota ini seperti kehilangan daya tampung. Jalanan utama berubah menjadi sungai dadakan, rumah-rumah warga tergenang, dan aktivitas lumpuh. Inilah potret kegagapan kota industri yang selama ini dibanggakan, namun membiarkan krisis ekologis tumbuh diam-diam.
Pembangunan masif selama satu dekade terakhir tampaknya hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi. Jalan diperlebar, kawasan komersial bermunculan, dan izin alokasi lahan diobral. Sayangnya, semua dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Ruang hijau terus dikorbankan demi beton dan aspal. Sungai-sungai alami yang dulunya menjadi saluran air alami kini ditimbun atau dibelokkan jalurnya demi kepentingan bisnis. Sistem drainase yang semestinya dibarengi dengan pembangunan, malah tanpa perhitungan matang.
Kawasan Bengkong Laut dan Bengkong Sadai contohnya. Laut direklamasi puluhan hingga ratusan hektar. Wilayah pesisirnya yang dulu dihiasi sabuk hijau hutan bakau kini menjelma menjadi hamparan perumahan. Aliran Sungai Nayon, yang dulunya leluasa mengalir ke laut, kini menyempit dan tersumbat. Saat hujan datang, air tak lagi menemukan jalan kembali. Ia menggenang, naik, dan merendam rumah-rumah warga dan jalan raya.
Di Baloi, baru-baru ini, juga menjadi buah bibir masyarakat. Penimbunan daerah aliran sungai dilakukan terang-terangan. Seorang anggota DPRD bahkan disebut sebagai dalangnya. Namun, kasus ini meski sempat diperiksa oleh Polda Kepri, masih belum jelas juntrungannya. Publik tentu bertanya-tanya, siapa yang bisa dipercaya saat kekuasaan justru ikut merusak?
Masalah bukan hanya soal saluran air atau mangrove yang hilang. Bukit-bukit yang dulu menjadi penyangga air dan penyejuk kota kini digunduli tanpa ampun. Pengembang yang mengantongi alokasi lahan bebas menggarap, meratakan perbukitan, dan membangun hunian tanpa kajian lingkungan yang memadai. Akibatnya, air hujan langsung mengalir tanpa sempat diserap. Drainase yang seadanya jelas tak mampu menampungnya.
Yang paling ironis adalah proyek pelebaran jalan. Jalan-jalan dibangun megah dan lebar, namun parit di sampingnya tetap kecil dan dangkal. Di banyak titik, termasuk kawasan Kepri Mall, jadi langganan banjur dalam. Aktivitas terganggu, kendaraan rusak, dan warga juga akhirnya kembali jadi korban.
Wajah Batam hari ini adalah cermin dari pembangunan yang mengabaikan keadilan ekologis. Kota ini dirancang oleh kepentingan elite, pengembang, birokrat, dan politisi yang lebih mementingkan laporan pertumbuhan dan realisasi investasi ketimbang keselamatan lingkungan. Rakyat menjadi penonton, bahkan korban, dari kegagalan tata ruang.
Sudah saatnya arah pembangunan Batam dikoreksi. Pemerintah daerah, terutama di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad, harus berani menegakkan aturan. Evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan tata ruang harus dilakukan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan, apalagi jika pelakunya berada di lingkar kekuasaan.
Discussion about this post