Radarhukum.id – Terus menerus rakyat dibuat kecewa, dan berkali-kali pula pejabat terbukti tak belajar. Rasa muak yang menumpuk, terakumulasi, akhirnya pecah ke jalan. Demo yang semula damai berubah menjadi amarah besar besaran, bahkan berujung hingga penjarahan. Ini salah satu gejolak terbesar semenjak kerusuhan 1998.
Tak hanya DPR yang menjadi sasaran. Sejumlah pejabat di kabinet presiden yang selama ini membuat resah masyarakat kini turut berada dalam pusaran kemarahan publik. Barangkali hanya menunggu giliran. Api kemarahan massa kian menyala setelah seorang remaja pengemudi Ojol tergilas hingga tewas oleh kendaraan aparat. Gelombang massa nampaknya tak terbendung, dan jika tidak segera ada langkah nyata, negeri ini bisa lumpuh total.
Langkah represif aparat hanya menambah bara. Semakin keras dipukul, akan semakin deras pula perlawanan.
Inilah saatnya berbesar hati. Siapa saja yang menjadi sumber kemarahan rakyat harus mengundurkan diri. Tidak peduli apakah ia anggota DPR, pejabat eksekutif, atau menteri di kabinet. Mundurlah, sebelum rakyat memaksa dengan caranya sendiri.
Jika hal ini diabaikan, bangsa hanya akan terjebak dalam political decay, istilah yang dipakai Samuel Huntington seorang Guru Besar Ilmu Politik Harvard untuk menggambarkan kemerosotan institusi politik. Kehancuran legitimasi itu membawa negara jatuh ke jurang. Berkelindan dengan pandangan Ted Robert Gurr, Ilmuwan politik Amerika, menegaskan, Rakyat yang merasa dikhianati akan bergerak lebih liar karena amarah yang dipendam selalu lebih berbahaya ketimbang ledakan yang sudah terjadi.
Maka satu-satunya jalan yang benar-benar efektif adalah pengunduran diri para pejabat yang sudah kehilangan legitimasi. Biarlah ada regenerasi kepemimpinan. Biarlah ada ruang segar bagi kepercayaan rakyat untuk tumbuh kembali. Tidak ada harga diri yang lebih tinggi daripada kerendahan hati untuk pergi.
Bila kalian benar-benar mencintai negeri ini, jangan tunggu dipaksa. Mundurlah dengan terhormat. Karena rakyat sudah muak.
Discussion about this post